oleh

Bantuan Sosial Harus Tepat Sasaran Pungkas Ketua Komisi ll DPRK Aceh Singkil

 

Agaranews.com Ketua dewan komisi ll Aceh Singkil gelar rapat pari purna laporan teradap Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Singkil Tahun garan 2020 rapat dikantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kampung Baru Aceh Singkil, dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil,
Sekda Aceh Singkil, Sekretaris DPRK Aceh Singkil,
Dan Para Kepala SKPK/Badan/Kantor dalam Kabupaten Aceh Singkil, Kamis (24/9/20)

Aminullah Limbong, ketua komisi ll DPRK mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagi perwakilan rakyal mempunyai fungsi sebagai Legiselasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemengan kekuasaan untu membentuk Undang-Undang.

Fungsi Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dalam memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan
rancangan Undang-Undang tentang Anggaran terhadap
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diajukan oleh Pemda dilaksanakan melalui pengawasan, pungkasnya

Adapun Fungsi diatas dijalankan dalam rangka Refresentasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik dalam Daerah, jelas Aminullah.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan Laporan Pandangan Umum, yaitu memberikan beberapa point untuk menjadi koreksi dan perhatian kita bersama, katanya.

Hal ini terkait dengan surat Sdr.Bupati Aceh Singkil Nomor 590/1132/ Tanggal 28 Agustus 2020 mengenai tidak lanjut menyelesaian lahan pertanian bagi mantan kombatan Tapol/Napol dan Masyarakat Imbas Konflik, kami minta kepada Sdr.Bupati Agar benar-benar Serius menangapi hal ini.

Sedemikian dana Refocusing dan dana bantuan covid-19 dari Provinsi yang belum terpakai hendaknya dalam penerapannya betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Terkait dana bantuan usaha masyarakat yang ada di Dinas Sosial sebaiknya dilakukan sosialisasi guna menghindari konflik di masyarakat, paparnya

Selanjutnya pada penyertaan modal di Bank Aceh, dilaksanakan secara transparan pada masyarakat umum. Untuk perusahaan Milik Daerah menurut Kami ditunda segala kegitan yang ada, sebelum jelas tupoksinya. Pada Dinas Perizinan terkait kabit Retribusi mohon di dukung dana operasionalnya.

Terkait dengan Aset Lahan Pemda yang berada di Desa Lapahan Buaya Kecamatan Kota Baharu yang masih menjadi sengketa antara masyarakat dengan Pemda, agar betul-betul menangani hal tersebut, dan memperjelas status lahan tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan, jelasnya

Demikian pandangan umum kami terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 ini kami sampaikan, atas perhatian hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian kami mohon maaf, tutup Aminullah.

Reporter: ali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed