oleh

DPRK Aceh Tenggara Rekomendasikan Temuan Pansus Ke Gubernur dan Mendagri Dan Minta Diaudit BPK RI

-AGARA, HEADLINE, KUTACANE, POLITIK-30197 Kali Dibaca

Agara News Kutacane Aceh  | Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara) mengenai Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Tahun anggaran 2019 telah usai pada senin 15/06/2020.pukul 01.wib dini hari.

Namun Agenda rapat yang terjadwal dari pagi hingga Pukul 01 Wib itu dibagi menjadi dua sesi yakni,pamaparan Anggota Dewan dari Tim Panitia Khusus (Pansus) 1 dan 2,dan dilanjutkan penyampaian pandangan umum dari akhir Fraksi Gabungan, (Piso meshalut), Fraksi Gerindra dan Fraksi partai Golkar.

Dari 4 Fraksi yang ada di DPRK Aceh Tenggara hanya 3 Fraksi menandatangani persetujuan akhir Fraksi terkait Rekomendasi yang akan ditujukan kepada Gubernur Aceh Kemendagri dan BPK-RI untuk dilakukan Audit hasil temuan pansus ini kecuali Fraksi Hanura yang tidak mengikuti kegiatan Pansus dari Awal. Sebelumnya,Jamudin Selian Wakil ketua DPRK setempat dari Fraksi Hanura.mengatakab beberapa waktu lalu berbeda pendapat dalam hal pembentukan pansus dan menolak mengikuti tikegiatan pansus atau tidak mengirimkan anggotanya ke dalam tim pansus.

Dari tiga Fraksi itu, memutuskan LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun anggaran 2019, untuk ditindaklanjuti dengan merekomendasikan hasil temuan Pansus 1 dan 2 ke Gubenur Aceh Kemendagri dan BPK-RI minta untuk dilakukan audit terhadap hasil temuan pansus tersebut.

Sementara Fraksi partai Gerindra meminta untuk kepada pihak Esekutif agar segera diperbaiki temuan tim pansus itu,sebut ketua DPRK Agara Denny Febrian Roza kepada wartawan dan Lsm pada selasa sore 16/06/2020,diruang rapat ketua DPRK.

Deni menjelaskan dan berjanji kepada sejumlah ketua LSM dan Wartawan dalam pertemuan ini bahwa hasil temuan pansus ini setelah di bukukan nantinya akan membagi kepada sejumlah pihak termasuk LSM dan rekan rekan media hal ini dilakukan sebagai bentuk wujud transparansi dan Pertanggung jawaban Dewan kepada Masyarakat sekaligus sebagai catatan untuk dapat dijadikan ajuan termasuk nantinya kata ketua Dewan ini laporan Pertanggung jawaban bupati menyangkut penggunaan anggaran APBK tahun 2019.

Supian Sekedang dari Partai Demokrat fraksi piso meshalut menambahkan,hasil temuan tim pansus 1 dan 2 juga di sampaikan Rekomendasi nya kepada BPK-RI untuk dilakukan audit terhadap temuan pansus itu bukan hanya kepada Gubenur Aceh dan Kemendagri saja direkomendasi, namun terlebih khusus lagi untuk mengaudit temuan itu,agar daerah kita ini lebih baik kedapannya, kata Supian

Sejumlah Ketua Lsm Aceh Tenggara dalam pertemuan ini mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kinerja tim Pansus DPRK Aceh Tenggara dan minta setelah diaudit BPK-RI untuk dapat ditindak lanjuti Rekomendasinya keproses hukum bila ditemukan dugaan tindak pidana Korupsi demikian dikemukakan ketua Gakag Arafik Beruh,Pajri Gegoh Ketua Gempur. Kasirin Sekedang Ketua SRDK , Datuk Raja Mat Dewa ketua LPK, sekaligus dengan hasil Temuan dan Rekomendasi ini dapat membantah dan menjawab adanya dugaan isu isu miring selama ini terhadap timpansus di tenganh tengang masyarakat dan sejumlah medsos. (Kasirin Sekedang)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed