oleh

DPRK Fraksi NPKP Berpandangan FORCIDAS Mencoreng Wajah Pemda Aceh Singkil

Aceh Singkil,Agaaranews.com Rapat paripurna Pandangan ahir Fraksi NPKP Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil terhadap rancangan Qanun perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun anggaran 2020. Yang dipimpin oleh ketua DPRK Aceh Singkil Hasanuddin Arionanng didampingi Bupati Dulmusrid, Kapolres, Dandim 0109, dan SKPK ruang lingkup kabupaten Aceh Singkil, rapat dikantor Dewan Aceh Singki, kumat (25/9/20).

Fraksi NPKP Ramli Boga selaku juru baca menyampaikan beberapa masukan kepada pihak eksekutif meminta tahun 2020 ini untuk segera mungkin “membentuk keanggotaan Baitul Mal yang baru, sehingga agar kita tidak melanggar aturan yang ada dan mengangkangi regulasi yang telah diundangkan”.

Kemudian terkait dengan pengaduan umat Nasrani Forum Cinta Damai Aceh Singkil (FORCIDAS) kepada Komnas HAM Aceh perihal pendirian Rumah Pendeta, kami berpandangan bahwa hal tersebut telah mencoreng wajah, dan merendahkan derajat dan martabat Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, tutur Ramli.

Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 126 ayat 2 berbunyi. “Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh Wajib menghormati pelaksanaan Syari’at islam” dan Pasal 127 Ayat 4 “Pendirian rumah ibadah harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten Kota,” katanya.

Oleh karena sebab itu kami meminta kepada Saudara Bupati dalam hal mendirikan tempat ibadah dan yang berkaitan dengan tempat ibadah harus berpedoman kepada “Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 13 Sampai dengan Pasal 19 tentang syarat pendirian tempat ibadah, Apabila hal tersebut tidak dapat terpenuhi, kami minta kepada Saudara Bupati untuk melakukan penertiban dan dapat melakukan tindakan secara tegas atas pelanggaran Hukum yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang – undangan” tegasnya.

Menurutnya, terhadap dua Rancangan Qanun yang telah dibahas bersama antara pihak Pemerintah Daerah dengan Badan legislasi Dewan beberapa waktu yang lalu yaitu Rancangan Qanun Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Lembaga Mejelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil dan Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana-rencana pembagunan jangka menengah kabupaten Aceh Singkil tahun 2017-2022 pada perinsipnya Fraksi NPKP tidak mempersoalkan lagi dan menerima dan dapat segera diterapkan, ujarnya.

Dari uraian di atas kata Ramli, setelah membaca, memahami, mempelajari, membahas dan mendengarkan pendapat -pendapat yang berkembang selama persidangan dan dalam rapat Fraksi maka kami dari Fraksi NPKP dapat menerima dan menyetujui rancangan qanun perubahan APBK Aceh Singkil tahun 2020, pungkasnya.

Reporter: ali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed