oleh

DPRK Soroti Masih Banyak Aset Pemkab Aceh Singkil Tidak Memiliki Dokumen

Aceh Singkil agaranews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil kembali menggelar sidang paripurna, setelah wabah pandemi mulai berkurang dan Bupati Aceh Singkil beserta istrinya dinyatakan sembuh dari Covid-19, yang dialaminya. Dalam sidang paripurna kali ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Singkil melaporkan terhadap pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2019, yang digelar di lantai 1 Gedung DPRK, Jumat (28/8).

Dalam Kesempatan itu Juru Bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Singkil Bainuddin Ondo menyampaikan beberapa hal kepada eksekutif.
Antara lain, Pengelolaan Keuangan Pemkab Aceh Singkil harus dikelola secara baik, tertib, Taat pada perturan perundang-undangan, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan menfaat untuk kemajuan masyarakat Aceh Singkil.

Badan Anggaran DPRK Aceh Singkil antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
H Ondo melanjutkan, bahwa Badan Anggaran DPRK Aceh Singkil menyampaikan beberapa hal kepada eksekutif di antaranya;
Mengenai pengelolaan keuangan harus dikelola menurut kaedah-kaedah penganggaran Pemkab Aceh Singkil yang baik, dalam hal ini pengelolaan keuangan daerab Aceh Singkil harus dikelola secara tertib, taat peraturan dan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan.

Karna kami masih melihat “Seluruh Aset milik Pemkab Aceh Singkil belum tertib administrasi, seperti aset-aset tanah masih banyak belum yang tidak bersertifikat. Begitu juga dengan Kendaraan- Kendaraan Dinas Hak Milik Pemkab Aceh Singkil ada yang tidak memiliki dokumen bukti kepemilikan dan pengunaanya tidak sesuai aturan serta sebagian tidak jelas keberadaan fisik kendaraannya.
“Kami minta eksekutif segera selesaikan permasalahan aset-aset daerah ini,” kata Bainudin Ondo.

Selain itu, Banggar juga soroti persolan dokumen kapal cepat KM Tailana yang belum juga selesai.
“Izin KM Tailana belum tuntas, sehingga belum bisa operasional agar segera dituntaskan,” tegas Ondo.

Terakhir, dirinya berharap pihak eksekutif agar dapat melaksanakan untuk berkoordinasi penuh dan bersinergi dengan pihak legislatif tentang perihal pembahasan anggaran yang bersumber dari APBK maupun anggaran yang dikucurkan dari sumber lain.
“Kami selaku lembaga legislatif memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak eksekutif atas laporan keuangan Pemda Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2019 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih empat kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai 2019.
Dan kami berharapkan kepada eksekutuf di dalam melaksanakan tugas-tugas harus tetap sinergi dan terlihat kompak jangan saling mendahului, sehingga dengan kebersamaan dapat membuahkan hasil terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Singkil cerdas, sehat dan sejahtera,” tutupnya.

Reporter : SBY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed