oleh

GMBI : SOROTI HASIL PANSUS DPRK ACEH TENGGARA

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ( GMBI ) : Pertanyakan hasil Pansus DPRK Aceh Tenggara tentang LKPJ Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara Tahun 2019.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 71 ayat 3, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lembaga pengawasan DPRD wajib memberikan catatan serta rekomendasi terhadap LKPJ Bupati /Wakil Bupati Tahun 2019.
Hakekatnya pansus DPRK Kabaputen Tceh Tenggara merupakan tugas dari anggota DPR demi terselenggaranya pemeritahan yang bebas dari praktek KKN, Akuntabel dan transparan.
Maka jika Catatan dan Rekomendasi dari temuan hasil pansus DPRK di buka kesemua eleman masyarakat dan disampaikan kepada stakeholder terkait tentu itu akan mempengaruhi tahapan proses penyusunan anggaran APBK tahun 2021 yang sudah di sepakati anatara Pemeritan dan DPR.
Tentu dengan Hasil pansus itu di ekspose kepada masyarakat dapat mengawal serta memfokuskan program-program tepat sasaran seperti penentasan angka kemiskinan, menurunkan jumlah penganguran, membuka peluang lapangan pekerjaan dan program yang berpihak terhadap rakyat dibawah garis kesejahteraan di APBK 2021.
Namun, sangat disayangkan Lembaga DPRK Aceh Tenggara yang terhormat itu di amputasi oleh oknum anggota DPR yang tak punya komitmen dan bermoral didalamnya saat ini.
Kenapa tidak, oknum anggota DPRK tersebut pernah berjanji kepada unsur pers dan organisasi kemasyrakatan untuk menyerahkan hasil temuan dari pansus itu nantinya.
Jelasnya oknum anggota DPRK pernah mengungap Temuan Tim Pansus DPRK Aceh Tenggara atas temuan indikasi Mark Up dan Tumpang Tindih Anggaran di Setdakab Tahun 2019 senilai 7 miliar lebih spesifiknya temuan tersebut di Bagian Umum Setdakab.
Lainnya, Berdasarkan temuan Tim Pansus I di Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan dari hasil uji petik diantaranya : Pengadaan Mobiler Tahun 2019 yang terkesan asal jadi, manipulasi harga dan tidak sesuai spespikasi.
Begitupula dengan pembangunan gedung sekolah yang bersumber dari dana DAK pelaksanaanya tidak sesuai dengan permendagri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis, Operasional dan Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Serta kegiatan pembangunan tersebut tidak dikerjakan oleh pihak sekolah.
Lanjutnya Tim Pansus juga pernah ungkap keraguannyat terkait realisasi pengunaan dana BOS baik yang bersumber dai APBN mau APBK berdasarkan temuan dari hasil pansus tersbut penggunaa dana BOS tersbut dicurigai fiktif dalam pelaksanaan realisasinya.
Sementara di narasi lain oknum anggota DPR tersebut menyampaikan pansus ini untuk ukur kinerja Organisasi Pemerintah Daerah untuk kebaikan pemerintah dan rakyat.
Ironinya dugaan dari beberapa sumber hasil temuan terkait dengan pansus tersebut di ambil alih oleh seseorang oknum anggota DPRK untuk di peti matikan terhadap keterbukaan informasi public.
Pertayaan besar yang akan terus menerus disuarakan rakyat kepada DPRK Aceh Tenggara Hasil Temuan, Catatan, Rekomendasi dari Pansur DPR Tahun 2020 terhadap LKPJ Bupati/Wakil Bupati Tahun 2019. Apakah alat untuk burgening kepetingan oknum anggota DPR dan Pemerintah untuk tidak menyampaikan temuan pansus tersubut ke Gubernur, BPK-RI, Mendagri dan Aparat Penegak Hukum rangka untuk memenuhi hasrat kelompok dalam menggerogoti APBK Aceh Tenggara…?
Hasibullah juga menegaskan akan melakukan upaya-upaya hukun terhadap Salinan temuan hasil Pansus DPR melalui jalur perundang-undangan ada dan juga akan menyampaikan masalah tersebut ke ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia ) di Jakarta guna untuk tetap menjaga nama baik lembaga DPRK Aceh Tenggara dari Oknum Anggota DPR yang tidak berkomitmen dan bermoral.

Ardy.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed