oleh

Inspektorat Gelar Sidang Espos Hasil Audit Khussus Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Aceh Tenggara

-AGARA, BUKIT TUSAM, HEADLINE, KUTACANE-30243 Kali Dibaca
WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.36
WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.36(1)
WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.37(1)
WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.37(2)
WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.37
WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.36 WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.36(1) WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.37(1) WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.37(2) WhatsApp Image 2020-05-30 at 19.34.37

 

Kutacane, Agaranews,com –  Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan penggunaan dana desa amaliah kecamatan bukit tusam kabupaten aceh tenggara tahun anggaran 2019, Inspektorat melaksanakan sidang gelar espos temuan LHP-K kute ameliah, sabtu 30 Mei 2020 di balai sidang Inspektorat, dihadiri oleh sekretaris camat bukit tusam, kepala desa dan perangkat, ketua, anggota BPK kute beserta tokoh masyarakat.Sabtu 30/5/2030

Sebelum pemaparan hasil LHP-K desa amaliah, Abd Kariman, S.Pd, MM, menjelaskan apa itu dana desa dan bagaimana sistem pengelolaannya diatur sesuai dengan peraturan pemerintah, demikian juga halnya dengan BUM-K kute dijelaskan juga mulai dari pembentukan kepengurusan dan pembuatan AD/ART hingga pengelolaannya melalui unit usaha BUMK.

Selanjutnya tim inspektorat memaparkan hasi LHP-K yang didapatkan melalui audit investigasi khusus kedesa dan sesuai dengan pengakuan pihak terkait yang dikonfirmasi oleh inspektorat diantaranya PK direktur BUMK kute dan pihak terkait dengan pengelolaan dana desa amaliah tahun anggaran 2020.

Dari hasil gelar espos terjadi perdebatan yang serius mempertahankan argumentasi baik dari pelapor maupun dari terlapor, namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan ditengahi oleh Inspektur Abd Kariman, pada akhir penutupan Inspektur atau kepala inspektorat menegaskan dalam waktu dekat Bupati melalui Wakil Bupati Aceh Tenggara, akan merekomendasikan hasil LHP-K kute amaliah berapa nominal yang akan dikembalikan oleh kades ke Rekening Desa dan kerugian BUMK dikembalikan pada Rekening BUMK, dan penggunaan dana yang dikembalikan sebelum digunakan wajib dimusyawarahkan dengan masyarakat, tegas Kep Inspektorat. (Ady Gegoyong)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed