oleh

Ketua Lembaga Sangkar : Polres Aceh Tenggara Harus Memanggil Ketua Gugus serta mengembangkan penolak Jenazah KH umur 9 Bulan Warga Rikit Bur Bukit Tusam

-AGARA, COVID-19, HEADLINE, KUTACANE-30365 Kali Dibaca

Kutacane. Agaranews.com – Seperti kita ketahui dari fakta fakta yang berkembang bahwa kebenaran akan status Jenazah belumlah final terindikasi virus covid 19,terlebih riwayat korban Menderita TBC serta Gizi buruk Selama Hampir 4 bulan sudah diderita korban.
Menanggapi Hal ini media….meminta Pendapat terhadap Ketua Lembaga Sangkar bung Rudi Tarigan dikediamannya menjelasakan bahwa kekeliruan serta pengambil keputusan terlalu tergesa gesa sangat tidak terlihat bentuk kesiapan Team Gugus dalam menyikapi masalah ini.
Kejadian ini sungguh membuka Tabir kebobrokan koordinasi, saya melihat komunikasi yang kurang matang terhadap pengambil keputusan sangat berimbas,tutur bung Rudi Tarigan.Dimintai tanggapannya soal Delik Hukum yang bisa saja di kenakan karena jelas menolak Jenazah Ketua Lembaga Advokad itu memberi penjelasan ‘ Seharusnya Pihak Polres dengan Kejadian ini sudah harus memanggil Tema Gugus serta mengembangkan Kasus ini’

Bila melihat pemaparan terkait Hukum telah jelas Pakar hukum dari Universitas Nusa Cendana di Kupang, Bernard L Tanya, menilai pelaku penolakan terhadap jenazah COVID-19 bisa dipidana dengan pasal 178 KUHP dengan ancaman hukuman satu bulan penjara.

“Menghalangi jenazah yang akan dikuburkan bisa dipidana. Memang ancamannya hanya satu bulan penjara,” kata dia, saat diskusi hukum yang digelar Rumah Pancasila, di Semarang.

Dalam pasal 178 KUHP, dijelaskan: Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak terlarang ke suatu tempat pekuburan diancam dengan pidana penjara.

“Kenapa ancaman hukumannya ringan, karena para pembuat undang-undang dulu mempertimbangkan kejadian semacam ini jarang sekali terjadi,” tambahnya.

Ia mengatakan pemberlakuan pasal itu tidak melihat alasan apapun yang dijadikan dasar penolakan, misalnya ketakutan karena jenazah merupakan pasien positif Corona atau ditolak karena bukan warga asli tempat pemakaman umum.

Terhadap penerapan pasal ini, lanjut dia, kepolisian bisa langsung menindak secara hukum jika terjadi penolakan. Menurut dia, pasal 178 KUHP merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti polisi tanpa adanya aduan.”

Tidak boleh ada penolakan terhadap jenazah yang akan dimakamkan, terlebih di tempat pemakaman umum. Polisi harus memberi shock therapy,” tegasnya.
Diakhir Tanggapan Bung Rudi Tarigan menjelaskan Bahwa team Gugus ini nanti pada akhirnya bekerja Tampa koordinasi yang bagus dan hanya menyerap anggaran Tampa banyak menyentuh hal hal pokok dalam penanganan Covid 19 ini,serta kami sudah dari awal mengingatkan bahwa lembaga Sangkar konsisten mengawal penyerapan anggaran covid ini.RED

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed