oleh

L-KPK Menduga adanya Penyalah Gunaan Program Bantuan Rumah Sehat Layak Huni

 

Aceh Singkil Agaranews.com –
Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Aceh, dalam program bantuan
rumah sehat layak huni dari Provinsi Aceh di Kecamatan Pulau Banyak Tahun Tnggaran 2020 Lalu sarat dugaan dengan korupsi.

Penjelasan salah seorang anggota lembaga pengawasan korupsi di markas wilayah kabupaten aceh singkil saat melakukan peninjauan ke kecamatan pulau banyak Kamis (18/02/2021).

SABRI devisi investigasi markas wilayah kabupaten aceh singkil L-KPK dalam rilisannya mengatakan “saya langsung mewawancarai salah seorang warga Desa pulau balai. kecamatan pulau banyak. bernama zainun yang mendapat bantuan rumah sehat layak huni dari perogram dinas perkim provinsi aceh”.

“Di sampaikan kepada saya selaku devisi investigasi markas wilayah kabupaten aceh singkil L-KPK, Zainun sebagai yang menerima bantuan rumah sehat layak huni ini mengatakan bahwa rumah yang di bantukan kepada beliau dan ada sejumlah rumah bantuan lagi, yang keadaan nya seperti rumah saya ini Ujarnya”.

SABRI devisi investigasi lembaga makarkas wilayah aceh singkil L-KPK ketika investigasi Rabu, tanggal 17-02-2020 lalu, ke kecamatan pulau banyak, Desa pulau balai, terkait dengan bantuan rumah sehat layak huni ini.

Lanjut Sabri dan harapan warga agar dapat layak untuk di jadikan tempat tinggal sebagai rumah sehat layak huni yang di peruntukan kepadamasyarakat aceh khususnya Aceh Singkil, terkait pembangunan ini juga di sampaikan oleh, Sabri Devisi investigasi markas wilayah L-KPK kabupaten aceh singkil.
Kepada wartawan Agaranewscom, ini dugaan korupsi bangunan yang di kerjakan di nilai tidak sesuai Spesifikasi dan RAB.

Dan hasil konfirmasi dari anggota lembaga komunitas pengawasan korupsi provinsi aceh, onot pejebe Devisi investigasi ,terhadap pptk dan kepada dinas perkim provinsi menyampaikan kepada onot pejebe yang mengkonfirmasi kepada pihak dinas perkim di provinsi aceh, respon dari pihak dinas perkim tidak ada masalah ungkap PPTK dan KPA dinas perkim, namun terkesan pengerjaan yang di duga asal-asalan dan juga terindikasi ada korupsinya, sudah ketahuan korupsi baru di pulangkan, apakah hal ini tidak melanggar hukum Tipikor tutup onot pejebe.

TIM –

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed