oleh

LAMI Desak KPK Usut Tuntas Kasus Kementerian PUPR

JAKARTA – Agaranews.com

Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) melakukan aksi demonstrasi di Gedung KPK, Kuningan, DKI Jakarta,pada Kamis 27 Agustus 2020,aksi itu bertujuan mendesak KPK agar mengusut tuntas dugaan kasus Korupsi di Kementerian PUPR.

Koordinator LAMI, Suganda mengatakan, Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menyikapi beberapa kasus korupsi salah satunya kasus dugaan suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melibatkan oknum anggota DPR-RI Damayanti Wisnu Putranti serta Amran Hi Mustary yang merupakan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX pada Kementerian PUPR, dimana pada kasus tersebut diduga adanya kejanggalan berdasarkan alur komunikasi atau aspirasi,dimana semestinya ada sektor
(satker) Kementrian PUPR yang diduga ikut bertanggung jawab.

Untuk diketahui sampai hari ini dari Kementerian PUPR hanya Amran Hi Mustary Mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Kementrian PUPR yang divonis 6 tahun penjara, sementara yang diduga terlibat antara lain: Damayanti Wisnu Putranti divonis 4,5 tahun penjara,RO divonis 9 tahun penjara, Budi Supriyanto divonis 5 tahun penjara (Mantan Anggota V DPR-RI), Kontraktor Abdul Khoir divonis 4 tahun penjara, Julia Prasetiarini divonis 4 tahun
penjara, Desy Edwin divonis 4 tahun penjara dan Hong Artha John Alfred selaku Direktur dan Komisaris PT. Sharleen Raya, JECO Group sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Oleh sebab itu, Kami dari Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) menyatakan sikap yaitu mengusut sampai tuntas kasus tersebut,” kata Suganda usai melakukan aksi damai demonstrasi di Gedung KPK, Kamis 27 Agustus 2020.

Selain itu, LAMI juga meminta KPK agar mendalami dugaan keterlibatan Dirjen Bina Marga Hediyanto. Dan juga “Meminta mendalami dugaan keteribatan Sekretaris Dirjen Bina Marga Ober Gultom,” paparnya lagi.

Suganda menambahkan, KPK juga harus mendalami alur komunikasi atau aspirasi dari DPR ke Kementrian PUPR.
“Kami juga memndesak KPK mendalami dugaan adanya pihak lain yang terlibat, namun belum di proses sesuai dengan hukum dan melakukan Justice Collaborator bersama Amran Hi Mustary Mantan Kepala Balai pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Kementrian PUPR untuk mengungkap kasus tersebut hingga tuntas,” tegasnya.

Lia Hambali

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed