oleh

LSM KPKN Terima Data Dana Desa 16 Kecamatan, Hasil Sidang Mediasi Lanjutan PPID Utama Aceh Tenggara Tahun 2018 -2019

Kutacane Agara News Com |  Hasil Sidang Mediasi Lanjutan antara KPK-N Aceh Tenggara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara terkait Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019,

Kata, dimediasi oleh Muklis Panitera Pengganti dari Komisi Informasi Aceh (KIA) melalui Vidio Comference (Daring),kemedia ini Selasa (13/10/2020) di ruangan Aula Dinas Kominfo Agara.

Penyampaian Junaidi selaku Ketua DPC KPK-N didampingi Haddin PAC Kecamatan Lawe Alas, Selasa siang (13/10/202) di secretariat KPK-N Jl. Pasar Baru no 86 Desa Pulonas Baru, pada Media ini mengatakan, Sidang mediasi lanjutan merupakan kelanjutan dari Sidang Gugatan Sengketa Informasi Publik, antara KPK-N melawan Pemerintah Daerah Aceh Tenggara

Pada umum nya, terkait data Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019, di Oproom, Rabu (09/09/2020) yang lalu, dan hari itu juga dilanjutkan dengan sidang mediasi namun tidak ditemukan jelas nya,

Pihak yang kesepakatan antara, KPK-N selaku pemohon/penggugat dengan Pemerintah Daerah Aceh Tenggara selaku Tergugat/Termohon.

Maka dengan ini, diteruskan sidang mediasi lanjutan, Selasa (13/10/2020), yang dilaksanakan di aula Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Tenggara,

Sidang yang dimediasi langsung oleh Muklis, Panitera Pengganti dari Komisi Informasi Aceh (KIA) melalui Vidio Comference (Daring), dalam mediasi lanjutkan
dari KPK-N dihadiri Junaidi Ketua DPC, Izharuddin Sekretaris DPC dan Haddin PAC Kecamatan Lawe Alas, sedangkan dari masing-masing Kepala Desa, masing-masing Camat dan Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMK) Kabupaten Aceh Tenggara, diwakilkan oleh PPID Utama Zul Fahmy selaku Kadis Kominfo Agara.

Pada umum nya, mediasi Lanjutan tersebut sekaligus penyerahan data Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dari desa-desa yang ada di 16 Kecamatan diantaranya data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Gambar Perencanaan Pekerjaan Fisik, Spesifikasi Pekerjan Fisik, Daftar Kwantitas dan Harga, Kwetansi Belanja Barang Pada Pengadaan Barang, Daftar Nama Penerima Barang Hasil Pekerjaan (Tim TPHP), Daftar Penerima Barang Pada Program Bantuan Kepada Masyarakat, dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pada Program Kegiatan yang Bersumber Dari APBK dan APBN Tahun Anggaran 2018 dan 2019, yang mana data tersebut sudah kita terima, jelas Junaidi Ketua DPC KPK-N Aceh Tenggara. Mengahiri nya,

Liputan :  (Salihan).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed