oleh

Masyarakat Pemuka Tidak Terima Kendaraan Dinas Kepala Kampung, dan juga Honor TPA di alihkan ke yayasan yang dianggarkan dari Sumber DD

Aceh Singkil Agaranews.com Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kampung (MUSRENBANGKamp) Kampung Pemuka Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2021 sudah dilakukan pada hari Rabu 07/10/2020 lalu, Musrenbangkam dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Pemuka Baidin beserta dengan Anggota, di Aula Balai Pertemuan Kampung Pemuka, yang di hadiri oleh Camat Kecamatan Singkil beserta rombongan, Danramil 02 Singkil yang diwakili Babinsa Kampung Pemuka dan Undangan lainnya.

Dalam Musrenbangkam ini salah satu warga peserta musyawarah Rasidin menuturkan dan Menurut sumber yang dihimpun media agaranews.com mengatakan kenderaan dinas milik kepala kampung ini tidak diakui peserta musyawarah karna kenderaan dinas kepala kampung sebelumyan masih layak, dan juga mengenai anggaran honorarium TPA yang bersumber dari Dana Desa (DD) sudah beberapa tahun ini dianggarkan oleh kepala kampung yang tidak sesuai dengan juknis dan juklak nya kata Sidin Senin (12/10).

Sebelumnya ada beberapa sumber yang dihimpun wartawan media ini, sehubungan dengan kekisruhan ditengah-tengah masyarakat mengenai penghapusan aset yang tidak sesuai sebagaimana amanah peraturan menteri dalam negeri Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Aset Desa, yang tertuang dalam pasal (4) ayat (2) hurup (e) ini, mantan ketua BPKam Pemuka Mustadin menerangkan dia tidak mengetahui sama sekali, “saya pikir itu milik pribadi gecik, karna memang sama sekali tidak ada di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam)” jelasnya.

Sementara itu Baidin sebagai Ketua BPKam yang aktif saat ini menjelaskan akan tidak menerima nantinya pada saat dalam Musyawarah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Kampung, “karna ketua BPKam sebelumnya tidak mengakui kereta itu milik dinas kepala kampung, yah tentunya ini kita keluarkan dari LKPJ lah”, dan juga mengenai honorarium TPA itu akan kita minta pertanggung jawaban kepala kampung untuk dikembalikan ke kas kampung terangnya.

Karna penelitian data administratif sedikitnya terhadap kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas barang milik Kampung, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk barang milik Kampung yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, dan juga atau penghapusan tentunya.

Camat Singkil ketika dikonfirmasi oleh wartawan media ini melalui Sekretaris Camat Singkil, Mansurdin SE, menjelaskan “kami tidak mengetahui ada kenderaan dinas yang baru saat ini, karna memang secara administrasi tidak ada di sampaikan oleh Kepala Kampung Pemuka, berarti ini kami sudah kecolongan dalam fervikasi, bila ini nantinya menjadi kekisruhan di masyarakat, Kepala Kampung Pemuka akan kami panggil untuk kembali menggunakan kenderaan dinas sebelumnya, masalah roda dua di beli dengan DD tahun ini, tentu dia sudah siap dengang segala konswekuensinya jelas mansur.

Kepala Kampung Pemuka Sabaruddin yang juga di konfirmasi oleh awak media ini sebelumnya, mengaku telah bersalah karna tidak sesuai inplementasi amanah regulasi, “sebelumnya memang harus ada penghapusan itu ya, saya tidak terpikir sampai kesana, saya memang salah tidak tau akan Permendagri No 1 Tahun 2016 tentan aset desa itu,” tutupnya.

Reporter : SBY

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed