oleh

Meskipun Sudah Inkrah Pengadilan, Delapan ASN di Aceh Tenggara Belum Dipecat oleh Bupati

 

Aceh Tenggara, Agaranews.com
Meskipun sudah mendapatkan keputusan tetap (Inkrah) dari pengadilan negeri Kutacane Aceh Tenggara namun sampai saat ini setidaknya ada delapan ASN di Aceh Tenggara sampai saat ini mereka Belum Dipecat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh awak media dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Aceh Tenggara, ternyata benar masih ada delapan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemda Aceh Tenggara yang terlibat berbagai kasus seperti kasus,  korupsi, narkoba, pembunuhan dan kasus percobaan perkosaan sampai saat ini mereka masih tiap bulan terima gaji dan belum dipecat.

Padahal mereka sudah terbukti melanggar aturan UU Asn lantas mengapa delapan ASN tidak kunjung dipecat meski sudah terbukti inkrah terlibat berbagai kasus.

Kepala BKD  Aceh Tenggara Masudin saat dimintai keterangan terkait sejumlah ASN di Aceh Tenggara yang tersangkut ber-bagai kasus tapi belum diberhentikan oleh Bupati Aceh Tenggara belum lama ini kepada awak media mengatakan, bahwa kami sudah dua kali mengusul kan ke pihak Kabag hukum Setdakab Aceh Tenggara supaya dapat mereka diperoses dengan cepat. ujar Masudin

Kemudian terkait dengan delapan jumlah ASN di Aceh Tenggara sampai saat ini tidak kunjung diberhentikan oleh Bupati Aceh Tenggara H. Raidin Pinim, karena terlibat dalam berbagai kasus, Kabag hukum Setdakab Aceh Tenggara, Hasbullah saat dikonfirmasi oleh awak media baru baru ini mengatakan, ya” dalam waktu dekat ini akan secepatnya saya bawa permasalah ini kepada Sekda Agara.  Singkat nya

Sementara itu ditempat terpisah ketua LSM Gepmat Aceh Tenggara, Faesal Kadri Ndube,  saat dimintai tanggapannya terkait banyaknya ASN yang tersandung kasus tapi mereka tidak diproses dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)  meskipun mereka sudah terbukti menjalani hukuman nya bahkan ada yang sudah dua tahun menjalani hukumannya.

Paisal menambahkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP . No 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Regulasi yang di tandatangani presiden Joko widodo pada  tanggal (30/03/2017) didalamnya mengatur pemberhentian PNS yang terganjal maslah hukum.tambah Paisal.

Untuk itu saya minta kepada Bupati Aceh Tenggara H. Raidin Pinim untuk secepatnya mengambil tindakan tegas terhadap mereka jika tidak ini menjadi preseden buruk terhadap daerah kita. Tegas Faesal ( Yusuf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed