oleh

Pengangkatan Tenaga Kontrak Dinkes Agara Diduga Bodong dan Fiktif

-AGARA, HEADLINE, KORUPSI, KUTACANE-30285 Kali Dibaca
Foto saat kompirmasi dg PPK Jefri SKM

Kutacane Agara News |  Pengangkatan Tenaga Kontrak di Dinas Kesehatan Aceh Tenggara dituding tidak sesuai aturan dan di duga sejumlah nama Fiktif yang ditempatkan di Beberapa puskesmas di Aceh Tenggara.

Dugaan tidak sesuai mekanisme pengangkatan tenaga kontrak di Dinas Kesehatan ini dan adanya sejumlah nama yang diduga Fiktif dikemukakan oleh ketua Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pajri Gegoh kepada sejumlah media di Kantor PWI Kutacane Jumat 5/6/2020.  Pajri menguraikan,
Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Tenggara mendapatkan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik tahun anggaran 2020 sebesar Rp.12.642.729.000 dan di alokasikan 19 (sembilan belas) Puskesmas Se Kabupaten Aceh Tenggara.

Pajri menambahkan penilaian kami dari LSM GEMPUR Kabupaten Aceh Tenggara Pajri Gegoh mengatakan kepada media ini Perekrutan Pegawai Kontrak dari dana BOK DAK Senilai Rp. 495.857.700 dari sumber dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara diduga melanggar ketentuan peraturan Perundang – Undangan.

Kalau kami menganalisa, ada Dugaan Pelanggaran ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang dikangkangi oleh Oknum Pejabat terkait Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.dan , Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta Peraturan Perubahannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) Pajri Gegoh mengatakan dengan Tegas, dalam proses perekrutan pegawai kontrak ini, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, harus melalui perusahaan outsourcing yang dilaksanakan melalui proses lelang. Sesuai dengan ketentuan ini maka ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan. Diantaranya pengumuman melalui website resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atau website LPSE, agar Publik tahu ada proses lelang untuk Pengadaan Pegawai Kontrak berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang yang ditempat Tugaskan di 8 (Delapan) Puskesmas yaitu diantaranya yang diduga beberapa nama fiktif yang ditempatkan disejumlah Puskesmas antara lain;

Puskesmas Natam,  Puskesmas Mamas,   Puskesmas Kutambaru, Puskesmas Lawe Sumur, Puskesmas Pokhkisen, Puskesmas Lawe Sigala-gala, Puskesmas Biak Muli dan Puskesmas Kota.

Padahal tahapannya. Ada Pengumuman, ada jadwal pelaksanaan seleksi dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja tidak diproses sebagaimana mestinya menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jadi apalagi dalam perekrutan Pegawai Kontrak BOK DAK Non Fisik 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara ini, sama sekali tidak diumumkan, tidak diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan mungkin barangkali Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara punya peraturan khusus tentang perekrutan ini.

Ketua LSM GEMPUR Kabupaten Aceh Tenggara Minta Kepada Kajati Aceh dan Polda Aceh untuk dapat mengusut pengangkatan tenaga kontrak yang menuai masalah dan diduga Fiktif ini, Kontrak Kerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dengan pegawai tenaga Kontrak program Biaya Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan (BOK DAK Non Fisik) bisa diputus jika terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam Kontrak kerjasama tersebut.

Sementara itu dari hasil penelusuran, dan konfirmasi LSM GEMPUR dan wartawan media ini, kepada kepala Puskesmas yang namanya tidak mau di publikasikan, beberapa waktu lalu menyatakan tidak tahu menahu soal Perekrutan Pegawai Tenaga Kontrak Kesehatan itu. Kami tidak tahu bagaimana prosesnya, kami hanya tinggal menerima, orang dari dinas lah yang lebih paham masalah ini. Ungkap nya

Jefri, selaku PPK saat di konfirmasi media ini Rabu 3 Juni 2020 menjelaskan dan membenarkan adanya tenaga kontrak di beberapa puskesmas di kabupaten Aceh Tenggara, cara perekrutan kita panggil Kepala Puskesmas masing masing Puskesmas nya, tenaga apa kira kira yang di butuhkan Puskesmas tersebut.

Jefri menambahkan, semenjak saya di lantik mejadi Kabid belum pernah ada yang namanya perekrutan tenaga kontrak tersebut, saya pun heran kok sudah ada tenaga kontrak di beberapa Puskesmas, karena daftar nama nama tenaga kontrak tersebut diserahkan sama saya, itu setelah SK pengakatan saya di keluarkan sebagai Kabid P2SP, itu Berarti sebelum saya di lantik mejadi Kabid P2SP, tenaga Kontrak itu sudah pernah ada di rekrut, dan mengenai ini akan kita panggil semua Kepala Puskesmas yang ada tenaga Kontrak tersebut. Tegasnya, Jepri membenarkan kalau dana BOK tahun 2020 sudah terealisasi tahap pertama 30% sebesar 3,7 Milyar untuk januari sampai maret.di tempat terpisah Habib sekretaris dinas setempat saat di konfirmasi membantah bahwa tidak ada perekrutan tenaga kontrak yang baru sama sekali.jelasnya lewat sambungan telp kepada media ini. (Kasirin Sekedang).

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed