oleh

Sejauhmana Peranan dan Pengaruh DPRK Aceh Tenggara!

-AGARA, HEADLINE, KUTACANE, OPINI-30158 Kali Dibaca
Ilustrasi

*Ketua PWI Aceh Tenggara pernah bilang, DPRK Agara tidak bertaring!
*Ada sejumlah persoalan di Aceh Tenggara, seperti PDAM, UGL, MAA, Dana desa, kelangkaan pupuk, dll

Oleh: Januar Pagar M.Lubis

Pernahkah bapak/ibu, sdr/i, handai taulan mendengar judul lagu Iwan Fals “Wakil rakyat”, Sang penyanyi dan kritikus, tentang wakil rakyat(baca parlemen, DPR RI, DPRD Tk.I, DPRD Tk.II)!

Inilah lirik lagu “Wakil Rakyat” Iwan Fals berbunyi,
Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari, di sana…di Gedung DPR…, Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi…sanak family.

Di hati dan lidahmu kami berharap, Suara kami tolong dengar lalu sampaikan, jangan ragu jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang jangan hanya diam.

Di kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang…sampai Merauke saudara dipilih bukan dilotre, meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara, juara diam juara he’eh juara ha ha ha

Reff:
Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat, Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju.

Secara umum fungsi DPR (legislatif) adalah legislasi, anggaran, dan pengawasan. Adapun fungsi-fungsi lain ialah, memperhatikan APBN, APBD apakah posturnya lebih berpihak kepada rakyat atau tidak, mensahkan Undang-undang dan peraturan daerah(Perda), yang di daerah Aceh disebut Qanun, anggaran pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas dan operasional, anggota tenaga honor di dewan (DPRD), kegiatan reses, biaya kunjungan kerja, anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR RI/ DPRD, dan dana aspirasi, dll.

Sedangkan Peraturan-peraturan daerah(Perda), yang dihasilkan oleh DPRD, yang diketahui, dan dikutip penulis adalah, seperti perlindungan lahan pertanian tanaman berkelanjutan, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan ketenaga-kerjaan, tanggung-jawab sosial perusahaan, retribusi ijin mempekerjakan TKA, Tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, pengelolaan jalan daerah, masyarakat hukum adat, pengelolaan zakat, pengelolaan aset/barang milik daerah, pengelolaan lampu jalan.

Selanjutnya, Perda(Qanun) yang dihasilkan anggota legislatif daerah ialah, pengelolaan wakaf, peredaran dan pengawasan obat/ sediaan farmasi, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3), tata batas wilayah administrasi, kawasan pengelolan hutan(KPH), pengaturan penyusunan Perda, pengelolaan sampah terpadu, pengaturan peredaran minuman beralkohol, penyertaan modal BUMD kabupaten, rencana pembangunan industri daerah, pengelolaan pabrik(es, coklat, sawit), pebgelolaan tempat pelelangan ikan, dll.

Nah, apakah di Kabupaten Aceh Tenggara, yang DPRK-nya(DPRD Tk.II), yang dipilih tanggal 17 April 2019 yang lalu, dari berbagai partai, dari bermacam orang, suku, agama, visi-misi; Sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislasi(membuat Perda), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, dalam hal ini Pemkab.Aceh Tenggara!

Salah satu visi Caleg(luar daerah), yang pernah saya baca, yaitu menampung aspirasi rakyat dan memberi solusi, membangun daerah pemilihan dengan dana aspirasi dan dana reses; amanah, jujur, transparan, dan memiliki loyalitas, serta peduli dan respons dengan penderitaan masyarakat masih diingat, dan dilakukan(implementasi) dilapangan, atau jangan-jangan sudah lupa, tidak peduli; Hanya arahan partai dan ketua umum yang diperhatikan, fraksi, komisi, dan koalisi yang utama dan yang pertama!

Sudah rahasia umum, bahwa di Kabupaten Aceh Tenggara, banyak persoalan yang perlu ditanya dan dipertanyakan oleh anggota DPRK(parlemen), kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Aceh Tenggara, yang dipimpin Drs.Raidin Pinim, M.A.P; Mulai masalah di Universitas Gunung Leuser(UGL) tentang anggaran, kesejahteraan Dosen, proses belajar-mengajar, Pelantikan direksi PDAM Tirta Agara, Majelis adat Aceh(MAA) di Aceh Tenggara, kelangkaan pupuk subsidi, keterlambatan dana desa, operasional desa, tulah desa; bantuan rumah, rotasi dan mutasi Kepsek, uang makan ASN 5 hari kerja, pengurangan penerima Baitul mal di desa, Tenaga honor/Tenaga pelayanan khusus, dana BOS, dana BOK, BLT, dana Covid-19, dsb. Memang, baru-baru ini, kita mendengar DPRK(DPRD Tk.II) Aceh Tenggara mengadakan rapat dengan SKPK (SKPD), cuman kita belum tahu hasilnya.

Penulis: Wartawan Agaaranews, anggota BaraJP Kab.Aceh Tenggara.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed